CIMAHI, RubrikJabar.com – Pemerintah Daerah Provinsi Jawa Barat bersama Komisi Pemberantasan Korupsi meresmikan langkah strategis untuk membentengi integritas dari lingkungan keluarga.
Wakil Gubernur Jawa Barat, Erwan Setiawan, menegaskan bahwa peran pejabat Jabar dan pasangan cegah korupsi menjadi kunci utama dalam menjaga pelayanan publik yang bersih.
Erwan menyampaikan penegasan tersebut saat membuka Bimbingan Teknis (Bimtek) Keluarga Berintegritas di Aula BPSDM Provinsi Jawa Barat, Kota Cimahi, pada Jumat (24/7/2026).
Kegiatan kolaboratif ini menghadirkan jajaran pejabat eselon II, mulai dari kepala dinas, kepala biro, hingga kepala badan beserta pasangan masing-masing.
Sinergi KPK dan Pemprov Jabar dalam Pencegahan Korupsi
Melalui tema “Mewujudkan Keluarga Berintegritas Melalui Penanaman Nilai-Nilai Antikorupsi”, Pemprov Jabar ingin menanamkan kesadaran kolektif sejak dari dalam rumah. Oleh karena itu, panitia memposisikan kehadiran suami atau istri para pejabat sebagai pilar pendukung utama.
Erwan menjelaskan bahwa upaya membentengi aparatur sipil negara dari godaan penyalahgunaan wewenang membutuhkan komitmen bersama. Oleh sebab itu, strategi pejabat Jabar dan pasangan cegah korupsi hadir sebagai langkah preventif yang sangat esensial.
“Agar tetap berintegritas, tidak ada niat untuk melakukan korupsi maupun menerima gratifikasi. Tujuan utamanya agar ketika mengakhiri masa jabatan nanti, seluruh pejabat dapat menyelesaikannya dengan husnul khatimah,” tegas Erwan di hadapan peserta Bimtek.
Selain itu, ia menggarisbawahi bahwa tuntutan gaya hidup mewah dari lingkungan rumah sering kali memicu beban finansial berlebih. Hal inilah yang berpotensi mendorong seseorang melanggar hukum demi memenuhi ekspektasi tersebut.
Bahaya Desakan Gaya Hidup dan Pentingnya Support System
Berdasarkan data dan contoh kasus dari lembaga antirasuah, banyak kasus penyimpangan aparatur berawal dari tekanan domestik. Oleh karena itu, keterlibatan aktif pasangan mampu meredam potensi konflik kepentingan dalam menjalankan tugas sehari-hari.
Erwan mengungkapkan bahwa seseorang bisa saja memiliki niat awal yang lurus saat pertama kali menjabat. Namun, tanpa dukungan moral yang kuat di rumah, pertahanan integritas tersebut dapat goyah secara perlahan.
“Makanya kita undang pasangannya dalam pendidikan ini agar mereka memahami bagaimana cara memberikan support yang positif,” tutur Erwan menambahkan. Dengan demikian, program pejabat Jabar dan pasangan cegah korupsi dapat memutus rantai tekanan gaya hidup hedonis.
Mendorong Kesaderhanaan dan Edukasi Antikorupsi
Sementara itu, Wakil Ketua KPK RI Ibnu Basuki Widodo menekankan bahwa perlawanan terhadap kejahatan keuangan negara tidak boleh hanya mengandalkan upaya penindakan hukum. Menurutnya, aspek pendidikan dan pencegahan dini memiliki dampak jangka panjang yang jauh lebih ampuh.
Ibnu menyebutkan bahwa keluarga berintegritas senantiasa membawa kesejukan serta kesederhanaan dalam rumah tangga. Prinsip ini mendorong setiap pegawai negeri untuk selalu hidup sesuai dengan profil penghasilan yang sah.
“Setidak-tidaknya, pasangan menjadi pengingat utama untuk tidak melakukan korupsi,” jelas Ibnu. Kehadiran pasangan sebagai benteng pertahanan pertama sangat efektif untuk saling memantau dan mengingatkan.
Membangun Ekosistem Bebas Korupsi di Jawa Barat
Langkah nyata Pemprov Jabar ini mendapat apresiasi luas karena menyentuh akar permasalahan sosial di birokrasi. Selain peran keluarga, pemerintah daerah juga mendorong partisipasi masyarakat umum, tokoh agama, hingga tenaga pendidik demi menciptakan iklim kerja yang transparan.
Di sisi lain, Pemprov Jabar berkomitmen untuk terus menggelar pelatihan serupa secara berkala hingga tingkat pejabat administrator. Hal ini bertujuan agar semangat pejabat Jabar dan pasangan cegah korupsi mengakar hingga ke struktur birokrasi terdalam.
Korupsi tidak hanya merugikan keuangan daerah, tetapi juga merusak trust masyarakat terhadap proses pembangunan. Oleh sebab itu, pencegahan dari sektor domestik menjadi fondasi penting dalam menciptakan pemerintahan yang akuntabel.
Ibnu Basuki berharap Jawa Barat dapat menjadi percontohan bagi daerah lain dalam menerapkan konsep keluarga berintegritas. Jika lingkungan rumah tangga sudah membentengi diri dari gratifikasi, maka ruang gerak praktik pemburu rente akan makin sempit.
Melalui edukasi berkelanjutan ini, para kepala dinas dan badan dapat fokus memberikan pelayanan terbaik tanpa rasa takut. Integritas yang terjaga bersama pasangan akan menjadi warisan kehormatan yang tidak ternilai harganya.
Pada akhirnya, konsistensi pejabat Jabar dan pasangan cegah korupsi menentukan kualitas tata kelola pemerintahan di masa depan. Seluruh elemen birokrasi harus saling mengingatkan demi menjaga marwah jabatan hingga akhir masa bakti.
Upaya kolektif antara KPK, pemerintah daerah, dan keluarga ini memicu gelombang perubahan positif di Jawa Barat. Dengan dukungan pasangan yang selalu menjadi pengingat kebaikan, budaya antikorupsi akan tumbuh menjadi norma sosial yang kuat.
Kesadaran bersama bahwa jabatan adalah amanah publik harus selalu hidup dalam setiap hembusan napas kepemimpinan. Dengan demikian, komitmen pejabat Jabar dan pasangan cegah korupsi benar-benar terwujud secara nyata, bukan sekadar slogan belaka.
Sebagai penutup, sinergi antara Pemprov Jabar dan KPK ini membuktikan bahwa pencegahan korupsi bermula dari unit terkecil masyarakat.
Melalui keteladanan pejabat Jabar dan pasangan cegah korupsi, Jawa Barat optimistis melangkah menuju era birokrasi yang bersih, melayani, dan tepercaya.
