CIAMIS, RubrikJabar.com – Dinas Komunikasi dan Informatika (Diskominfo) Kabupaten Ciamis menggelar Sosialisasi Persiapan Evaluasi Indeks Pembangunan Statistik Ciamis pada Senin, 27 Juli 2026, di Aula Adipati Angganaya Bapperida.
Pemerintah Kabupaten Ciamis mengambil langkah strategis ini guna memperkuat implementasi Reformasi Birokrasi (RB) serta memastikan tata kelola statistik sektoral daerah berjalan optimal.
Pengelola data dan asesor RB dari seluruh perangkat daerah menghadiri kegiatan penting tersebut.
Diskominfo merancang langkah ini sebagai persiapan menghadapi penilaian melalui Sistem Pengukuran Reformasi Birokrasi Terintegrasi (SURABI) Jabar 3.0.
Melalui agenda ini, Pemerintah Kabupaten Ciamis ingin menyelaraskan pemahaman seluruh perangkat daerah terkait instrumen evaluasi, indikator penilaian, hingga pemenuhan bukti dukung secara detail.
Sinergi Tata Kelola Data dalam Evaluasi Indeks Pembangunan Statistik Ciamis
Kepala Diskominfo Kabupaten Ciamis, Enda Hidayat, S.STP., M.Si., menegaskan bahwa statistik sektoral memegang peranan sangat vital. Menurutnya, data berkualitas tinggi menjadi fondasi utama saat merumuskan perencanaan pembangunan daerah, mengambil keputusan strategis, hingga melaksanakan evaluasi program kerja secara berkelanjutan.
Oleh karena itu, seluruh instansi wajib menjalin komitmen kolektif untuk meningkatkan kualitas tata kelola data.
Seluruh perangkat daerah tidak boleh menganggap pemenuhan bukti dukung dalam Evaluasi Indeks Pembangunan Statistik Ciamis sekadar formalitas administrasi belaka.
Sebaliknya, langkah ini menjadi fondasi utama untuk membangun ekosistem data daerah yang semakin transparan dan akuntabel.
Selain itu, produsen data, Walidata, Pembina Data, dan pengelola Reformasi Birokrasi wajib membangun sinergi yang kuat.
Kolaborasi yang erat ini pasti menghasilkan statistik sektoral yang akurat, terstandar, serta dapat dipertanggungjawabkan secara publik.
Empat Indikator Utama Evaluasi dan Integrasi INDAH BPS
Pada sesi pemaparan teknis, Bidang Statistik Diskominfo Kabupaten Ciamis membedah instrumen Evaluasi Indeks Pembangunan Statistik Ciamis tahun 2025.
Tim Diskominfo memaparkan empat indikator utama yang menjadi fokus penilaian kinerja penyelenggaraan statistik sektoral daerah.
Pertama, setiap perangkat daerah wajib menerapkan Standar Data Statistik sesuai Peraturan BPS Nomor 10 Tahun 2023. Kedua, instansi harus menyediakan metadata yang lengkap pada aplikasi Indonesia Data Hub (INDAH).
Ketiga, pengelola data wajib mengisi data prioritas pada Portal Satu Data Ciamis. Keempat, perangkat daerah harus menjaga ketepatan waktu saat memutakhirkan serta memublikasikan data secara berkala.
Sementara itu, peserta juga mendapatkan jadwal konsultasi serta pendampingan langsung. Diskominfo menyiapkan proses pendampingan ini untuk membantu para pengelola data saat mengisi metadata maupun mengunggah dokumen pada sistem evaluasi.
Peran Aplikasi Romantik dan Penguatan Reformasi Birokrasi
Kegiatan ini menghadirkan Statistisi Ahli Muda BPS Kabupaten Ciamis, Ilham Teguh P., sebagai narasumber ahli. Dalam paparannya, ia mengupas tuntas pentingnya tata kelola metadata serta penggunaan aplikasi Romantik BPS dan INDAH BPS.
Oleh sebab itu, kelengkapan metadata menjadi tolok ukur utama saat menilai kualitas statistik sektoral.
Penggunaan aplikasi Romantik dan INDAH memudahkan perangkat daerah dalam melakukan pendataan, pemutakhiran, hingga pelaporan data secara lebih tertib, terintegrasi, dan terstandar secara nasional.
Melalui sosialisasi ini, Pemerintah Kabupaten Ciamis menegaskan komitmen untuk menyukseskan program Satu Data Indonesia.
Ketersediaan data yang akurat dan berbasis bukti (evidence-based policy) membantu pemerintah menyusun kebijakan pembangunan secara efisien, tepat sasaran, serta memberikan manfaat langsung bagi seluruh masyarakat Ciamis.
Sebagai penutup, penguatan Evaluasi Indeks Pembangunan Statistik Ciamis memicu perubahan budaya kerja birokrasi yang lebih responsif.
Pemkab Ciamis menjadikan integrasi data yang terstruktur melalui SURABI Jabar 3.0 sebagai batu pijakan penting untuk mewujudkan tata kelola pemerintahan yang semakin modern dan terpercaya.
