BANDUNG, RubrikJabar.com – Pemerintah Kota Bandung resmi meluncurkan evaluasi radikal terhadap seluruh aplikasi layanan digital Kota Bandung melalui program BADAMI pada Kamis, 16 Juli 2026.
Langkah strategis Dinas Komunikasi dan Informatika (Diskominfo) ini memastikan ruang birokrasi tidak lagi sekadar memproduksi platform baru.
Lewat program Bandung Diskusi dan Monitoring Inovasi ini, pemerintah ingin semua sistem menjawab kebutuhan riil masyarakat.
Melalui ruang kolaborasi publik tersebut, warga kini memiliki wewenang penuh untuk menyampaikan masukan tajam, kritik keras, hingga ide inovatif demi memangkas keribetan layanan publik.
Oleh karena itu, pemerintah mulai menggeser paradigma pembangunan teknologi di ibu kota Provinsi Jawa Barat ini. Mereka mengubah fokus dari sekadar mengejar gengsi kecanggihan menjadi pelayanan yang berorientasi pada kemudahan pengguna.
Urgensi Evaluasi Aplikasi Layanan Digital Kota Bandung
Ketua Tim Evaluasi Teknologi Informasi dan Komunikasi Diskominfo Kota Bandung, Ganjar Setya Pribadi, S.E., M.Ak., menegaskan pentingnya ruang digital yang inklusif.
Melalui siaran langsung Radio Sonata yang berkolaborasi dengan PR FM, ia menyebut program BADAMI hadir sebagai motor penggerak keterbukaan informasi.
Pihaknya akan menampung seluruh kritik secara transparan sebagai basis data utama untuk memperbaiki kinerja aparatur sipil negara.
“BADAMI merupakan singkatan dari Bandung Diskusi dan Monitoring Inovasi. Semangat utamanya adalah menyediakan wadah bagi warga untuk memberikan umpan balik, masukan, dan saran terhadap aplikasi layanan digital Kota Bandung,” ujar Ganjar secara tegas.
Selain itu, pihak Diskominfo juga menyadari tantangan terbesar saat ini. Pembuatan platform yang ego sektoral kerap membingungkan masyarakat luas.
Mengadopsi Sistem Rating Transportasi Online
Guna menyiasati kebiasaan komunikasi masyarakat modern yang serbacepat, pemerintah menerapkan metode penjaringan yang jauh lebih sederhana.
Mulai tahun 2026, Diskominfo menerapkan terobosan baru berupa single question rating pada setiap aplikasi layanan digital Kota Bandung yang aktif beroperasi.
Mereka mengadopsi mekanisme penilaian kilat ini langsung dari sistem pemberian bintang pada platform transportasi daring terpopuler.
Namun, fokus utama dari indikator penilaian teranyar ini berbeda dari survei kepuasan konvensional. Pemerintah bukan bertujuan untuk mencari pujian masyarakat.
“Tahun ini kami sudah membangun infrastruktur sistemnya. Nantinya kami memasang mekanisme tersebut secara menyeluruh di berbagai aplikasi layanan digital Kota Bandung dalam format single question rating,” ungkap Ganjar.
Kemudian, ia menambahkan bahwa timnya mengincar data yang spesifik. Mereka mencari letak kendala teknis atau kelambatan respons birokrasi yang masih sering memicu keluhan warga.
Memotong Alur Birokrasi yang Rumit
Penerapan teknologi pintar ini nantinya akan mencakup semua lini pelayanan dasar. Layanan tersebut meliputi administrasi kependudukan, perizinan terpadu, hingga bursa kerja.
Melalui data yang masuk secara berkala, pemerintah daerah dapat langsung memetakan dinas yang memiliki kinerja di bawah standar mutu.
Sementara itu, transformasi ini bertujuan mengubah pola pikir aparatur negara agar tidak terjebak dalam tren pembuatan aplikasi tanpa asas manfaat.
“Kadang kita juga terbawa arus tren untuk meluncurkan sistem yang sangat canggih. Namun, ujung-ujungnya masyarakat tidak memanfaatkan platform tersebut. Oleh karena itu, pendekatan terbaru kami wajib berangkat dari user journey pada aplikasi layanan digital Kota Bandung,” jelasnya.
Selanjutnya, Ganjar mencontohkan langkah nyata pembenahan pada sektor layanan administrasi kependudukan di lapangan.
Sebelumnya, masyarakat harus mengunduh platform mandiri yang cukup menyita memori ponsel pintar. Hal itu terjadi hanya untuk mengurus satu dokumen kependudukan.
Namun, setelah mendengar aspirasi dari forum BADAMI, Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil (Disdukcapil) mengambil langkah responsif. Mereka langsung mengintegrasikan sistem internal dengan rumah sakit bersalin.
Validasi Lapangan Bersama Akademisi
Melalui integrasi mutakhir ini, rumah sakit dapat menyelesaikan proses penerbitan akta kelahiran dan Kartu Keluarga baru secara otomatis begitu bayi lahir.
Skema proaktif tersebut membuktikan bahwa keterlibatan publik dalam mengoreksi aplikasi layanan digital Kota Bandung menghasilkan dampak perubahan yang sangat masif.
Di sisi lain, Diskominfo juga menggandeng sektor akademisi seperti Telkom University untuk memperluas jangkauan penjaringan data secara objektif.
Pihak dinas melibatkan kalangan mahasiswa dalam program magang khusus untuk melakukan verifikasi langsung ke pusat-pusat keramaian warga.
Salah satu perwakilan mahasiswa magang, Myiesha Gilda A, membagikan pengalamannya saat mewawancarai para pengguna fasilitas transportasi Bandros di Bandung.
Berdasarkan hasil survei lapangan, ia menemukan fakta menarik tentang profil penumpang. Wisatawan luar daerah ternyata mendominasi penikmat fasilitas wisata tersebut.
“Saya mengamati bagaimana interaksi mereka terhadap aplikasi layanan digital Kota Bandung yang digunakan untuk sistem pembayaran nontunai menggunakan QRIS,” kata Myiesha.
Secara umum, ia memperoleh tanggapan yang sangat positif. Wisatawan merasa sangat terbantu dengan adanya opsi pembayaran elektronik yang instan.
Menuju Ekosistem Smart City yang Transparan
Pemerintah Kota Bandung berharap budaya gotong royong digital antara masyarakat dan birokrasi dapat terus tumbuh lewat konsistensi program BADAMI.
Pemerintah tidak menilai kritik yang tajam sebagai pelemah kinerja. Sebaliknya, mereka menganggap kritik tersebut sebagai vitamin penting untuk menyempurnakan seluruh infrastruktur pintar daerah.
Dengan demikian, pemerintah dapat segera merealisasikan target kota dalam mewujudkan pelayanan publik yang cepat, murah, transparan, dan terintegrasi penuh.
Pada akhirnya, keberadaan aplikasi layanan digital Kota Bandung tidak lagi menjadi beban teknologi. Platform ini harus menjadi solusi nyata yang mempermudah kehidupan sehari-hari warga.
