Pemerintah Kabupaten Ciamis kembali menorehkan sejarah baru dalam pengelolaan tata keuangan daerah pada pertengahan tahun 2026 ini.
Secara luar biasa, jajaran pemerintah daerah sukses mempertahankan opini WTP Pemkab Ciamis berturut-turut hingga ke-13 kalinya atas Laporan Keuangan Pemerintah Daerah (LKPD) Tahun Anggaran 2025.
Bupati Herdiat Sunarya menyampaikan langsung pengumuman dari BPK-RI tersebut dalam Rapat Paripurna DPRD di Ruang Tumenggung Wiradikusumah, Kamis (25/6/2026).
Rapat penting tersebut beragendakan Penyampaian Penjelasan atas Rancangan Peraturan Daerah (Ranperda) tentang Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD Tahun Anggaran 2025.
Di hadapan dewan, Bupati Herdiat menegaskan bahwa raihan opini WTP Pemkab Ciamis berturut-turut ini bukanlah sebuah garis akhir. Sebaliknya, pencapaian ini menjadi fondasi kokoh untuk terus memacu efektivitas anggaran daerah demi meningkatkan kesejahteraan masyarakat luas.
“Raihan opini WTP yang ke-13 ini merupakan hasil kerja keras seluruh elemen jajaran Pemerintah Daerah. Kami terus berupaya mewujudkan tata kelola pemerintahan yang tertib, transparan, dan taat pada peraturan perundang-undangan,” ujar Bupati Herdiat dengan penuh optimisme.
Selain itu, aparatur sipil wajib menjaga transparansi sebagai aspek utama dalam pelayanan publik. Dalam penyampaiannya, Bupati Herdiat memaparkan bahwa postur realisasi APBD tahun 2025 menunjukkan angka yang sangat positif.
Aspek kemandirian fiskal daerah yang semakin matang memperlihatkan keberhasilan tersebut dengan sangat jelas. Sementara itu, situasi makro ekonomi nasional saat ini sebenarnya sedang menghadapi tantangan rasionalisasi anggaran yang cukup ketat.
Strategi Lonjakan PAD dan Menjaga Opini WTP Pemkab Ciamis Berturut-turut
Di tengah kebijakan rasionalisasi Transfer ke Daerah (TKD) oleh pemerintah pusat, Pemkab Ciamis justru berhasil mendongkrak Pendapatan Asli Daerah (PAD). Peningkatan PAD yang mencapai lebih dari 24% dibandingkan tahun 2024 membuktikan kesuksesan manajemen anggaran daerah.
Hal ini juga menjadi pilar pendukung utama mengapa eksekutif mampu mempertahankan opini WTP Pemkab Ciamis berturut-turut. Bupati Herdiat menjelaskan, penerapan digitalisasi retribusi daerah secara menyeluruh membuahkan pencapaian yang gemilang ini.
Selain itu, pemerintah daerah melakukan eksplorasi maksimal pada sektor unggulan pertanian dan pariwisata. Kemudian, langkah taktis ini terbukti efektif dalam memberikan kontribusi nyata bagi kas daerah tanpa membebani masyarakat kecil.
Dukungan Penuh Fraksi DPRD Ciamis
Dalam agenda lanjutan berupa Pandangan Umum Fraksi-Fraksi, respons positif mengalir deras dari pihak legislatif. Kesembilan fraksi di DPRD Kabupaten Ciamis memberikan apresiasi yang tinggi atas raihan opini WTP Pemkab Ciamis berturut-turut ini.
Fraksi tersebut meliputi PDI-P, PAN, Gerindra, Demokrat, PKS, PKB, Golkar, PPP, dan Nasdem. Sinergi ini membuktikan adanya keselarasan visi yang kuat antara pihak eksekutif dan legislatif.
Oleh karena itu, seluruh fraksi sepakat menyetujui Ranperda Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD 2025 untuk segera masuk ke tahap pembahasan selanjutnya. Di sisi lain, para anggota dewan tetap memberikan beberapa catatan dan masukan konstruktif untuk bahan evaluasi.
Masukan tersebut mencakup pengawasan ketat terhadap serapan anggaran di sisa tahun berjalan saat ini. Langkah pengawasan memiliki peran sangat penting agar masyarakat merasakan esensi utama dari pencapaian opini WTP Pemkab Ciamis berturut-turut.
Oleh sebab itu, dewan akan terus memantau transparansi di setiap lini dinas secara berkala. Menanggapi masukan dewan terkait realisasi bantuan sosial, Pemkab Ciamis memberikan jawaban yang tegas dan lugas.
Validasi Bansos Berbasis DTSEN Demi Transparansi Anggaran
Bupati menekankan bahwa kehati-hatian dalam proses penyaluran adalah kunci utama agar bantuan tepat sasaran. Kehati-hatian ini juga menjadi salah satu indikator penting saat tim pemeriksa BPK menilai opini WTP Pemkab Ciamis berturut-turut.
Pemkab berkomitmen menggunakan integrasi Data Tunggal Sosial dan Ekonomi Nasional (DTSEN) untuk mencegah ketidaktepatan penyaluran di lapangan. Dengan menggunakan database terpadu ini, sistem dapat mengamankan setiap rupiah yang keluar dari kas daerah.
Alhasil, lapisan masyarakat yang paling membutuhkan bantuan dapat merasakan manfaat langsung dari anggaran negara tersebut. Implementasi teknologi ini juga sekaligus memperkecil celah penyimpangan anggaran yang dapat merusak reputasi daerah.
Oleh karena itu, dinas terkait terus melakukan pembaruan data kemiskinan secara berkala demi akurasi yang lebih tinggi. Manajemen data yang rapi ini menjadi bukti nyata dari komitmen mempertahankan opini WTP Pemkab Ciamis berturut-turut secara berkelanjutan.
Sebagai penutup Rapat Paripurna, Bupati Herdiat menegaskan kembali komitmen pemerintah untuk tahun anggaran berikutnya. Agenda kerja ke depan akan berfokus penuh pada program kerakyatan yang menyentuh akar rumput.
Langkah strategis ini mengemban misi untuk mengakselerasi roda perekonomian daerah secara merata dan inklusif. Fokus kerakyatan ini akan mempermudah jalan bagi daerah untuk menjaga opini WTP Pemkab Ciamis berturut-turut pada periode mendatang.
“Bersama DPRD sebagai mitra strategis, mari kita wujudkan Kabupaten Ciamis menjadi daerah yang tangguh, adaptif, dan mandiri secara fiskal,” tutur Bupati Herdiat di akhir sambutannya. Melalui pencapaian luar biasa ini, Kabupaten Ciamis kembali membuktikan kualitas tata kelola keuangannya yang kredibel.
Keberhasilan mempertahankan prestasi berupa opini WTP Pemkab Ciamis berturut-turut sebanyak 13 kali mencerminkan komitmen pelayanan yang bersih. Momentum positif ini membawa harapan besar bagi kemajuan dan kesejahteraan seluruh masyarakat Ciamis.
